Pada awal tahun 2022, Presiden Joko Widodo menetapkan empat agenda prioritas yang harus diprioritaskan, salah satunya adalah mengendalikan tingkat inflasi. Kenaikan tajam inflasi selama tahun 2022, yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang berimbas pada fluktuasi harga komoditas global, telah menjadi fokus utama pemerintahan.
Inflasi dianggap sebagai indikator kesehatan ekonomi, dan stabilitas harga yang berada dalam target inflasi yang telah ditetapkan menjadi hal yang sangat diinginkan. Dalam konteks kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai perisai yang mampu meredam dampak fluktuasi harga komoditas global pada Indonesia ketika inflasi melonjak di banyak negara selama 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya peran APBN dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk pandemi, serta dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Ia menyatakan, “APBN harus dijaga dan dioptimalkan agar tetap menjadi instrumen yang sehat dan berkelanjutan, mengingat masih banyaknya agenda pembangunan yang harus diselesaikan.”
Untuk mempertahankan daya beli masyarakat, pemerintah telah meluncurkan berbagai program perlindungan sosial untuk melindungi kelompok yang rentan dan berupaya mengendalikan inflasi melalui intervensi harga serta menjaga ketersediaan stok pangan. Komunikasi aktif dengan masyarakat juga dilakukan untuk mengelola ekspektasi inflasi.
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa Pemerintah bersama DPR telah menetapkan target inflasi sebesar 2,8 persen pada tahun 2024, mencerminkan optimisme Pemerintah dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan sesuai dengan target sasaran inflasi 2,5% ± 1%.
Pemerintah berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga inflasi dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian yang terus berkembang.
Pada Agustus 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi Indonesia yang menunjukkan tren penurunan yang stabil, dengan tingkat inflasi sebesar 3,3% year on year (yoy). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi pada tahun 2022 yang mencapai 5,5% yoy. Dengan penurunan yang berkelanjutan sejak awal tahun, tingkat inflasi Indonesia kini bergerak mendekati target sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 3% ± 1% yoy.
Meskipun harga beberapa komoditas pangan sempat mengalami kenaikan akibat dampak dari peristiwa El Nino yang melanda berbagai negara, inflasi pangan masih tetap terkendali. Hal ini merupakan hasil dari kebijakan yang konsisten dan sinergi dari otoritas fiskal, moneter, dan sektor riil.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya berbagai bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dalam upaya mengendalikan inflasi. Sinergi dan inovasi menjadi poin kunci dalam menjaga stabilitas harga, terutama dalam konteks menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa langkah-langkah kebijakan telah dirancang untuk mengatasi tantangan jangka pendek dan menjaga inflasi dalam jangka menengah. Upaya untuk menciptakan harga yang terjangkau, memastikan pasokan yang memadai, serta menjaga kelancaran distribusi pangan tetap menjadi fokus dalam strategi pengendalian inflasi, mulai dari hulu hingga hilir, untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan.
Dalam rangka menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tetap terkendali dianggap sangat penting. Keberlanjutan pergerakan inflasi yang rendah juga diupayakan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, serta untuk menjaga ketersediaan pangan yang stabil dalam menghadapi fluktuasi harga.
